(source: tribunnews.com)

Polemik BPJS di tanah air tidak ada habisnya. Sebagai Jaminan Kesehatan bagi masyarakat di Indonesia, BPJS mengalami beberapa kali perubahan yang membuat masyarakat bingung dan tak jarang hingga resah.

Mulai dari perubahan kebijakan pasien katarak dan janin yang di dalam kandungan sejak jantung berdetak harus mulai di daftarkan dan di bayarkan premi sesuai ibunya.

Namun, saat ini kebijakan untuk janin di dalam kandungan berubah lagi, menjadi janin yang didaftarkan BPJS nanti setelah bayi lahir dan langsung wajib di laporkan ke BPJS setempat, untuk di daftarkan.

Sekarang ini yang sedang banyak beredar adalah pemutusan mitra kerja BPJS dengan beberapa Rumah Sakit.

Hal ini banyak membuat masyarakat menjadi bingung pada awalnya, karena banyak Rumah Sakit yang tiba-tiba memberikan pengumuman secara mendadak, bahwa Rumah Sakit tidak bekerja sama lagi dengan BPJS.

Ternyata hal ini disebabkan oleh pemutusan mitra kerja RS dengan BPJS bagi Rumah Sakit yang belum memiliki akreditasi atau belum memperpanjang akreditasi Rumah Sakit. Inilah syarat terbaru bagi Rumah Sakit apabila ingin tetap bekerja sama dengan BPJS, maka RS tersebut harus mengantongi akreditasi.

Namun ternyata hal ini bukanlah kebijakan yang tiba-tiba, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan bahwa selama ini Kemenkes dan BPJS sudah sering mengirimkan surat yang memperingatkan akreditasi Rumah Sakit.

Dikutip dari Tribunnews.com, Akreditasi menjadi kewajiban rumah sakit yang diatur dalam regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, Peraturan Menteri Kesehatan dan Perizinan Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2014 tentang Akreditasi RS dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional. Menkes memberikan waktu tenggat hingga 30 Juni 2019 untuk Rumah Sakit mengurus akreditasi RS.

Setelah polemik pemutusan mitra kerja BPJS dengan RS, timbul lagi kebijakan baru dari BPJS yang membuat sebagian orang resah, yaitu mulai tanggal 1 Maret 2019 obat kanker usus besar atau kolorektal tak lagi ditanggung oleh BPJS.

(source: liputan6.com)

Hal ini menjadi keresahan bagi masyarakat menengah ke bawah yang terkena penyakit kanker usus bingung bagaimana cara mendapatkan obat tersebut. Ada dari mereka yang memilih untuk di kemoterapi saja.

Mari kita doakan semoga BPJS yang dibangun oleh pemerintah benar-benar memberikan jaminan kesehatan yang nyaman bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya masyarakat menengah ke bawah yang sulit untuk mendapatkan tingkat kesehatan yang baik.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here